Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Kontribuasi: (Studi Kasus Kontribusi PAD Kabupaten Bojonegoro dan Dana Pusat Terhadap APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023)

Tata Andriyani; Dwi Ratna Dilla; Ricky Okta Prayoga

doi:10.70079/srodja.v2i1.54

Authors

Tata Andriyani Jember Moch Sroedji University
Dwi Ratna Dilla Universitas Moch. Sroedji Jember
Ricky Okta Prayoga Universitas Moch. Sroedji Jember

DOI:

https://doi.org/10.70079/srodja.v2i1.54

Keywords:

PAD, Dana Pusat, APBD, Bojonegoro

Abstract

Bojonegoro adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur penghasil migas. Sektor migas menjadi penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) terbesar. Meski begitu, ada sektor lain yang yang butuh diperhatian yang menjadi pundi-pundi PAD yakni bidang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sumber PAD Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, Kontribusi PAD Kabupaten Bojonegoro dan Dana Pusat Terhadap APBD Kabupaten Bojonegoro. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui tahap studi kasus dan studi kepustakaan hingga mendapat analisis data yang jenuh. Hasil penelitian kontribusi PAD terhadap APBD Bojonegoro tahun 2023 Berdasarkan data yang diperoleh, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 sebesar 62,3%. Hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan sumber pendapatan utama bagi daerah tersebut.Adapun kontribusi dana pusat terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 sebesar 37,7%. Dana pusat ini terdiri dari dana bagi hasil (DBH) migas, dana alokasi umum (DAU), dan dana otonomi khusus (DOK). Namun ada sektor pariwisata dan hunian hotel yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi jika mendapat perhatian lebih khusus dari semua pihak utamanya pemerintah kabupaten Bojonegoro.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alghivari, H. Silpa APBD Bojonegoro 2023 Tembus Rp 2,9 Triliun. https://radarbojonegoro.jawapos.com/bojonegoro/713719919/silpa-apbd-bojonegoro-2023-tembus-rp-29-triliun diakses 30 Juni 2024 : 14.03

Alghivari, H. (2024) Pj Bupati Bojonegoro Minta Genjot PAD Objek Wisata, Realisasi 2023 Kurang Rp 500 Juta. https://radarbojonegoro.jawapos.com/daerah/713712187/pj-bupati-bojonegoro-minta-genjot-pad-objek-wisata-realisasi-2023-kurang-rp-500-juta diakses 14.42

Amalia, R.F., dan Purbadharmaja, P.B.I. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal EP Unud, 3 (6): 257-264.

Andriyani, R.N.R., dan Wahid, N.N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015). Jurnal Akuntansi (JAK), 13 (1), 30-39.

Assyifa, A.S.B., dan Muttaqin, A.A. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Nusa Tenggara Barat. Journal of Development Economic and Social Studies, 3 (1), 16-28.

Azwar. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021. Jurnal Manajemen Keuangan Publik. 7 [1], 1-25.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023. BRS No. 002/02/3522/Th. IV, 28 Februari 2024.

Edira, R., dan Hermanto, B. S. Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Modal, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota/Kabupaten Di Jawa Timur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.

etheses.iainmadura.ac.id/1217/10/7.%20BAB%20IV%20%28PDF%29.pdf.

Ginting, M.A., dkk. (2019). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Indonesian Treasury Review, 4, (2), 105-127.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Pedoman Penyusunan Rencana Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi.

Musrifati, A., dan Sugiyanto, H. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Substansi : Sumber Artikel Akuntansi, Auditing dan Keuangan Vokasi, 5 (1), 20-36.

Nasir, S.M. (2019). ANALISIS SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH. JDEP, 2(1), 30-45.

Nuswantara, A.D., dkk. (2023). Pendampingan Penyusunan SOP Administrasi Perpajakan Dana Desa Sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Desa. ABIMANYU: Journal of Community Engagement, 4,(1), 15-24.

Padang, N.N. (2023). Pengaruh Pemdapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT), 2 (2), 163-176.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2023). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023. Bojonegoro: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Indikator Kemandirian Keuangan Daerah.

Purnomo, D.S., dan Danuta, S.K.( 2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 6(1), 215-220. DOI 10.33087/ekonomis.v6i1.513.

Puspitasari, A., dan Salisa, R.N. (2017). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Se-Karasidenan Pati Tahun 2010-2016). Accounting Global Journal, 1 (1), 30-41.

Saputra, J. Y. (2020). Pengaruh DAU, PAD, Jenis dan Letak Pemerintahan Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP), 5(1), 58-70.

Sembor, G.J.N., dkk. (2023). Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Jurnal EMBA, 11(3), 599-608.

Raco, R.J. (2024). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan. Jakarta : GRASIDO.

Riduansyah, M. (2003). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). Makara Human Behavior Studies in Asia, 7 (2), 49-57. https://doi.org/10.7454/mssh.v7i2.51.

Rinaldi, U. (2012). Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal EKSOS, 8(2), 105 - 113.

Rozi, F.E., dan Saipudin. (2022). Kontribusi dan Efektivitas PAD dan Dana Perimbangan terhadap APBD Provinsi Kalimantan Selatan. JIEP : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 5(1), 429-444.

Tahar, A., dan Zakhiya, M. (2011). Pengaruh P3ndapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 12 (1), 88-99.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Undang-undang No.32 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Wahyuni, F., dan Ali, H. (2024). Pengaruh Kemandirian Keuangan, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Keuangan terhadap Pembangunan Daerah. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS), 5 (3), 583-593. DOI : https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3.

Zakiah, K. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2016-2020. Jurnal Budget, 7 (2), 364-378.