ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN JEMBER
DOI:
https://doi.org/10.70079/lel.v1i2.70Keywords:
Otonomi Daerah, Pedagang, Kaki LimaAbstract
Pembangunan daerah menghadapi tantangan globalisasi yang memerlukan kesiapan dalam mengoptimalkan kewenangan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional. Salah satu isu yang menonjol adalah pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sering kali menjadi sumber ketidakteraturan di perkotaan. Penelitian ini membahas peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan Peraturan Daerah terkait PKL, khususnya di Kabupaten Jember. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji langkah-langkah yang diambil Satpol PP dalam penataan PKL, termasuk strategi persuasif dan represif. Temuan menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam pengaturan PKL mampu menciptakan sinergi antara penegakan ketertiban kota dan perlindungan pelaku usaha kecil, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini menawarkan rekomendasi untuk memperkuat kebijakan pembinaan PKL yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.
References
Aswindi, Widdi. 2002. Perilaku Politis Pemanfaatan Ruang di Pusat Kota: Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Majalaya. Jurnal Analisis Sosial, Vol. 7, No. 2.
Edwandar, Bonni. 2015. Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Kodim Kota Pekanbaru). Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 4, No. 1.
Halim, Bpk. (PKL di Jalan Jawa Kabupaten Jember), Wawancara. Jember, 07 Maret 2024.
Hasil Observasi di Jalan Jawa Kabupaten Jember, 05 Maret 2024.
Iwanto, Sutrisno. 2001. Kiat Sukses Berwiraswasta: Strategi Baru Mengelola Usaha Kecil dan Menengah. Jakarta: PT Grasindo Gramedia Widia Sarana, Hal. 10–11.
Pandue, Marthias Dusky. 2010. Jemih Melihat Cermat Mencatat: Antologi Karya Jurnalistik Wartawan Senior Kompas. Jakarta: PT Kompas Media Sarana, Hal. 300–302.
Rasyid, Ryaas. 2007. Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah, Latar Belakang dan Masa Depannya. Jakarta: LIPI Press, Hal. 12–13.
Saiful Hadi, Bpk. (Petugas SATPOL PP di Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah). Wawancara. Jember, 07 Maret 2024.
Soesastro, Hadi, Aida Budiman, Nina Triaswati, dan Armida Alisjahbana. 2005. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir. Yogyakarta: Kanisius, Hal. 27.
Trisno Yuwono & Pius Abdullah. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis. Surabaya: Arkola, Hal. 425.
